Media Informasi

Hari Ini, KPU Pleno Penundaan

Fajar Online - Hari Ini, KPU Pleno Penundaan

Yusran/Fajar
SEPAKAT MENUNDA. Ketua KPU Takalar Faisal Amir (kanan) bersalaman dengan Asisten Pemkab Takalar Ridwan Rahim, usai menghadiri diskusi wacana penundaan pemilukada Takalar di Graha Pena beberapa waktu lalu. KPU sepakat menunda pemilukada.

MAKASSAR, FAJAR -- Usulan penundaan Pemilukada Takalar akan diplenokan oleh KPU Takalar, Rabu, 7 Maret. Selanjutnya, hasil pleno penundaan yang akan diikuti dengan penentuan jadwal usulan, akan diteruskan ke gubernur dan mendagri, melalui DPRD Takalar.

Hanya saja, informasi yang beredar di internal KPU Takalar setelah melakukan konsultasi ke KPU pusat dan Kemendagri, hampir semua anggota KPU sepakat pencoblosan akan jatuh pada 4 Oktober mendatang.

Ketua KPU Takalar, Faisal Amir mengatakan jadwal Pemilukada Takalar belum dapat dipastikan pascapenundaan. Rencananya, jadwal baru tahapan pemilukada juga baru akan dibahas pada rapat anggota KPU.

Warga Kumpul Koin untuk Pilkada Takalar - Tribun Timur

Warga Kumpul Koin untuk Pilkada Takalar

Tribun Timur - Sabtu, 3 Maret 2012 15:46 WITA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Informasi yang diterima redaksi, saat ini berlangsung aksi pengumpulan koin di Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (3/3/2012).

Aksi tersebut berlangsung di pertigaan Jl Sultan Alauddin-AP Pettarani. Pengumpulan koin dikabarkan untuk kepentingan pilkada Takalar sekaitan wacana kendala dana pelaksanaan pilkada Takalar diundur karena kekurangan dana.(*)

Penulis : Ridwan Putra
Editor : Ridwan Putra

Pelajar Ditangkap Saat Pesta Ganja

Fajar Online - Pelajar Ditangkap Saat Pesta Ganja

Jumat, 02 Maret 2012 | 16:50:47 WITA | 122 HITS
Pelajar Ditangkap Saat Pesta Ganja

TAKALAR -- Petugas Unit Narkoba Polres Takalar menangkapi enam pemuda yang akan menikmati ganja di sebuah rumah di BTN Bombong Indah, Kamis 1 Maret. Dari enam pemuda tersebut, empat orang diantaranya tercatat masih pelajar.

Kapolres Takalar AKBP Nasrun Fahmi mengatakan, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat. Pemuda itu meresahkan warga karena berkumpul sehingga menimbulkan kecurigaan.

"Saat ini para pelaku masih dalam tahap pengembangan penyelidikan. Mereka akan menjalani tes urine, untuk membuktikan sejauh mana keterlibatan masing-masing pelaku," kata Nasrun. (yuk/sap)

Foto – foto Hot Ayu Ting Ting beredar

Melihat dan mendengar foto – foto Hot Ayu Ting Ting beredar, Ayu Ting-Ting geram dan merasa terlecehkan. Ayu menyatakan dengan tegas bahwa foto-foto tersebut bukanlah foto milik dirinya. Pasalnya, jika dilihat dengan seksama foto-foto tersebut merupakan hasil editan rekayasa komputer. Hasil crop leher pada wajah Ayu tampak ‘kasar’. Sedangkan badan diambil milik orang lain yang digabungkan menjadi satu frame pose yang hampir seirama.

Menanggapi foto – foto hot Ayu Ting Ting putri kesayangannya itu, Ayahanda Ayu pun turut geram dan mengutuk perbuatan tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dapat merusak image Ayu Ting-ting di mata masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu dan anak-anak yang jadi penggemarnya.

Makmur Sadda Paling Siap Hadapi Pilkada Takalar - Tribun Timur

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Bupati Takalar, Andi Makmur Sadda melakukan kunjungan ke sejumlah media massa di Makassar. Kandidat calon bupati di Pilkada Takalar 3 Oktober 2012 ini turut memboyong tiga pimpinan partai politik yang akan mengusungnya di pilkada.

Ketiganya masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Total dukungan yang dimiliki ketiga kursi tersebut genap lima kursi, PDK 3 Kursi, PKNU 1 kursi, dan 1 kursi sisanya milik PPP.

Juru bicara Andi Makmur, Deddy Hasta mengatakan tujuan utama roadshow media yang dilakukan bersama kandidat dan partai pengusungnya adalah untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri kepada awak media di Makassar.

"Kunjungan kami ke Tribun untuk memperkenalkan bahwa Bapak Andi Makmur Sadda sudah pasti bertarung di pilkada Takalar nanti, kami sudah merencanakan waktu deklarasi dalam waktu dekat ini," kata Deddy Hasta, Rabu (29/2) saat berkunjung ke redaksi Tribun.

Kepastian bergabungnya ketiga partai tersebut di belakang incumbent ini, berarti nyaris tak ada lagi hambatan yang menghadang Makmur Sadda untuk bertarung di Pilkada Takalar.

"Kalau kandidat yang lain masih sibuk mencari dukungan dari partai untuk bisa maju atau tidak, Alhamdulillah, Pak Andi Makmur sudah siap namun tetap membuka pintu koalisi kepada parpol lain yang hendak berjuang bersama-sama memakmurkan masyarakat Takalar, kami selalu terbuka," ujar Dedy. (*/tribun-timur.com)

Penulis : Syaekhuddin

Editor : Muh. Irham

Fajar Online - Makmur Paling Siap di Takalar

Fajar Online - Makmur Paling Siap di Takalar
Kamis, 01 Maret 2012 | 23:46:17 WITA | 81 HITS
Makmur Paling Siap di Takalar
Gagas Pemilukada Damai

IDHAM AMA/FAJAR
PASTI MAJU. Wakil Bupati Takalar Andi Makmur Sadda (tiga dari kanan) saat berkunjung ke Redaksi FAJAR, Graha Pena Makassar, kemarin.

MAKASSAR, FAJAR -- Calon bupati Takalar yang saat ini menjabat Wakil Bupati Takalar, A Makmur A Sadda memastikan diri bertarung di pemilukada mendapat. Makmur berhasil mengantongi dukungan PDK (3 kursi), PKNU (1 kursi) dan PPP (1 kursi). Jumlah kursi itu sudah memenuh 15 persen syarat dukungan.

Makmur menjadi calon paling siap maju di Takalar. Makmur meninggalkan calon-calon lain yang masih kasak kusuk mencari kendaraan. Sekarang, figur "Paling Pantas" ini mencari figur pendamping tepat.

Dukungan resmi tiga parpol di Takalar ini disampaikan Makmur di redaksi Harian FAJAR, Rabu, 29 Februari. Makmur diantar Ketua PPP Takalar, Nurdin HS, Ketua PDK Takalar, Muh Yasin Limpo, dan Ketua PKNU Takalar, Ahmad Sija. Juga hadir Ketua Tim Pemenangan, Said Pammusu, Tim Media Dedi Hasta, serta puluhan tim suksesnya.

Di FAJAR, Makmur diterima Komisaris PT Media FAJAR, Zulkifli Gani Ottoh dan Kepala Redaksi FAJAR, Faisal Syam. "Jadi Makmur Sadda saat ini sudah siap memakmurkan Takalar," tegas Makmur.

Kendati sudah memastikan dukungan ketiga parpol tersebut, Makmur masih menjalin komunikasi dengan beberapa parpol. Makmur juga mengajak FAJAR mendorong terciptanya pemilukada damai di Takalar. "Saat ini saya sebagai wakil. Selaku pemerintah, kami sangat mengharapkan terciptanya pemilukada damai di Takalar, dan FAJAR kami harap berkontribusi," jelas Makmur.

Ketua Tim Pemenangan, Said Pammusu menyatakan dukungan tiga parpol merepresentasikan dukungan geopolitik. Pimpinan PPP dan PKNU berasal dari wilayah Galesong sementara PDK dari wilayah Manggarabombang. "Kami juga sudah membentuk Gerakan Bersama Memakmurkan Takalar dan Perempuan Memakmurkan Takalar (permata)," kata Said Pammusu.

Ketua PPP Takalar, Nurdin menambahkan calon bupati yang diusung koalisi PPP, PDK, dan PKNU tinggal mendaftar ke KPU. "Dengan dukungan ini, kita tinggal menyusun kekuatan memenangkan calon. Partai-partai pengusung ini juga sudah ada link ke bawah, sehingga tinggal kita bicarakan siapa pendampingnya," ujar Nurdin. (sah/ysd)

APBD Takalar Bisa Cair Akhir Maret

Fajar Online - APBD Takalar Bisa Cair Akhir Maret

Dok/Fajar
Hoist Bachtiar

MAKASSAR, FAJAR -- Anggota DPRD Sulsel menilai usulan penundaan pemilukada Takalar membuktikan pemkab Takalar tidak punya itikad kuat mendukung keputusan KPU terkait jadwal pemilukada.

PASALNYA, keterlambatan pengesahan APBD 2012 Kabupaten Takalar bukan alasan tepat menunda pelaksanaan pemilukada. Selain bukan masuk kategori force majeure, anggaran sebenarnya sudah bisa digunakan kendati APBD disahkan sekitar Maret.

Sebagai pembanding, APBD Sulsel bisa dicairkan paling lambat sekitar satu bulan setelah DPRD Sulsel ketuk palu pengesahan APBD. Bahkan, anggaran bisa dipanjarkan untuk membiayai kebutuhan mendesak sepanjang dana sudah disetujui. untuk membiayai pemilukada yang sudah terajadwal, bisa dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, Hoist Bachtiar menguraikan, sebelum APBD disahkan, pemerintah dan DPRD membahas rencana kegiatan anggaran atau RKA di komisi-komisi. Setelah APBD disahkan, eksekutif membuat daftar pelaksanaan isian anggaran (DPA) yang menjadi dokumen pencairan anggaran.

"Tidak makan waktu lama untuk pencairan anggaran setelah DPA dibuat. Paling lama sekitar satu bulan setelah APBD ketuk palu, dana sudah bisa dicairkan. Toh, yang membuat DPA eksekutif juga, sehingga bisa dipercepat," tutur Hoist.

Bila APBD disahkan sekitar awal Maret, dan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan DPA paling lama satu bulan, proses pencairan anggaran sudah bisa dilakukan akhir Maret. Nah, anggaran ini bisa digunakan untuk membiayai tahapan pemilukada yang sudah berjalan.

Apalagi, dana APBD yang sementara dalam pembahasan dan pengesahan, bukanlah satu-satunya sumber dana utama. Pemerintah daerah biasanya telah menyiapkan dana cadangan yang sudah dianggarkan pada perubahan APBD.

Hoist mengemukakan, anggaran penyelenggaraan pemilukada termasuk dana hibah pemerintah daerah ke KPUD. Sebenarnya, bila komisi sudah membahas dan menyetujui besaran anggaran yang akan dihibahkan ke KPUD, dananya bisa dipanjarkan untuk membiayai tahapan pemilukada.

"Pembahasan di komisi-komisi biasanya sudah menguraikan kebutuhan anggaran per periode waktu tertentu seperti perbulan, atau pertriwulan. Nah, dana per periode tertentu itulah yang bisa dipanjarkan untuk pembiayaan," kata Hoist.

Merujuk pengalaman pembahasan APBD tahun sebelumnya, Takalar sebenarnya salah satu daerah terbaik dalam tata laksana pemerintahan. Pembahasan dan pengesahan APBD biasanya selalu tepat waktu. Entah mengapa, tahun ini mulur yang kemudian disusul dengan pengusulan penundaan pemilukada Takalar.

Hoist menolak menghubungkan usulan penundaan dengan kepentingan anak bupati Takalar Ibrahim Rewa yang juga akan maju di pemilukada mendatang. (arif)

KPU Takalar Konsultasi Pergeseran Tahapan Pilakda - Tribun Timur

Makassar, Tribun-timur.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar akan melakukan konsultasi di kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (28/2/2012). Konsultasi terkait pergeseran tahapan pilkada Takalar.

Penyebab utama pergeseran tahapan pilkda Takalar adalah keinginan bupati setempat, Ibrahim Rewa yang meminta agar pilkada diundur dari jadwa hasil putusan pleno KPU Takalar pada 12 Juli 2012 diundur hingga September 2012.

Penulis : Syaekhuddin

Editor : Ina Maharani

Ayu Ting Ting Bugil

hahahahaha.....eits jgn kecewa duluuu...
silahkan diklik link dibawah ini gan...selamat menikmati :D
Foto foto Hot Ayu Tingting

300 Pelajar Dapat Kacamata Gratis

Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat memberikan kontribusinya terhadap dunia pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 3.000 kacamata gratis dibagikan kepada pelajar di Sulsel. Pembagiannya akan disebar di 10 kabupaten. Pelajar di Takalar merupakan yang keempat akan mendapat bantuan kacamata gratis tersebut.

Sebelum pembagian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mata dan pengukuran kacamata. Kegiatan ini dilaksanakan PMI Takalar, Kamis (23/2). Ratusan pelajar SD,SMP dan SMA sederajat tampak memadati sekretariat PMI Takalar yang menjadi tempar pemeriksa.

''Untuk Takalar, sebanyak 300 pelajar akan dibantu kacamata minus,'' kata Muhammad Suporiadi, staf Humas PMI Sulsel.

Sekkab Takalar, HAM Jen Syarif Rifai selaku Ketua PMI Takalar mengatakan, penyelenggaraan pengukuran kacamatan yang diprakarsai oleh PMI merupakan kesempatan terbaik bagi semua pihak untuk mengekspresikan kepekaan dan kepedulian sosial dalam rangka membantu sesama melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

Pengukuran dan pemberian kacamata merupakan program PMI Pusat. Untuk Kabupaten Takalar sendiri ini sudah memasuki hari ketiga.

“Bantuan kacamata ini diharapkan bisa dimanfaatkan para pelajar kurang mampu yang memiliki masalah dengan indera penglihatannya, sehingga tidak lagi terkendala pada saat berlangsungnya proses belajar di sekolah,” katanya.

Sebelum bantuan kacamata diserahkan, terlebih dahulu dilakukan pemerikasaan mata para pelajar. Jika hasilnya menemukan siswa yang bermasalah dengan penglihatan, dilakukan tindakan pengobatan dan pemberian kacamata apabila diperlukan

Sumber : BKM

Ramai-ramai Mengembalikan Dana Bansos

Ramai-ramai Mengembalikan Dana Bansos - Tribun Timur

KABAR mengenai banyaknya anggota DPRD Sulawesi Selatan yang mengembalikan dana bantuan sosial ke kas Pemprov Sulsel, mengejutkan publik Sulawesi Selatan.

Total anggaran yang dikembalikan, menurut data dari Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel, total dana bansos bermasalah yang telah dikembalikan telah mencapai Rp 7,170 miliar. Sebagian besar dikambalikan oleh anggota dan mantan anggota DPRD Sulsel yang memiliki lembaga penerima bansos.

Politisi Golkar Yagkin Padjalagi merupakan yang paling banyak mengembalikan dana tersebut dengan nominal Rp Rp 3,945 miliar. Dana dikembalikan melalui Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulsel Yushar Huduri dan disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulsel Andi Muallim 1-17 Februari lalu.

Politisi PDK Adil Patu juga telah mengembalikan dana bansos yang diterima lembaganya sebesar Rp 625 juta. Bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan M Roem, juga dikabarkan telah mendatangi Kantor Gubernur Sulsel dengan membawa duit bansos Rp 50 juta.

Terlepas dari keinginan baik mereka mengembalikan dana bansos tersebut, hal ini tentu patut menjadi perhatian kita bersama.

Kasus ini mencuat karena penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mencium adanya gelagat mencurigakan dari penerima dana bansos ini. Para penerima dana bansos dicurigai fiktif alias hanya nama.

Yang menjadi pertanyaan besar bagi publik saat ini adalah, jika para politisi ini mengembalikan dana tersebut, apakah berarti lembaga penerima dana bansos mereka adalah termasuk yang fiktif?

Hal ini tentu akan terjawab setelah penyidik menyelesaikan verifikasi dokumen lembaga penerima dana bansos yang disita dari Kantor Gubernur Sulsel, Rabu lalu.

Jika saja kasus ini tidak segera mencuat di publik, kita tentu tidak akan tahu bahwa uang rakyat Sulsel yang tersimpan di Pemprov Sulsel, tersedot habis hanya untuk kepentingan para politisi yang berjiwa tengik. (*)

Penulis : Muh. Irham

Editor : Muh. Irham

Penundaan Pilkada Takalar - Bur Menolak, Kubu Natsir Mendukung

Saturday, 25 February 2012

MAKASSAR – Isu penundaan pelaksanaan Pilkada Takalar mengundang reaksi beragam dari kandidat yang akan bersaing. Bakal calon bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin meminta Komisi Pemlihan Umum (KPU) konsisten dengan tahapan yang ada.

Burhanuddin yang akrab disapa Bur ini mengatakan, tahapan pilkada ditetapkan KPU dengan melibatkan semua unsur sehingga tidak seharusnya ditunda. “Semakin cepat tahapan pilkada selesai akan semakin bagus bagi rakyat,”kata Bur,kemarin. Dia meminta KPU secepatnya melakukan konsolidasi dengan pihak terkait, terutama Pemerintah

Kabupaten Takalar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat agar ditemukan solusi terbaik dan tidak ada mekanisme yang dilanggar.

KPU Takalar mengancam menunda pilkada lantaran anggaran yang disiapkan pemerintah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 belum dapat diacairkan. Sejauh ini DPRD Takalar belum mengesahkan APBD. Ketua KPU Takalar Faisal Amir mengatakan, jika APBD tidak disahkan hingga 29 Februari, dipastikan pilkada akan ditunda. Bakal

calon bupati Takalar Natsir Ibrahim melalui juru bicaranya Ismail Tato mengatakan, pihaknya memahami jika KPU Takalar menunda pilkada.

“ Biar KPU siap, kalau Pemkab tidak siap, KPU tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang harus kita pahami,”ujar dia. Dia juga membantah keras tudingan bahwa Natsir memainkan peran besar di balik rencana penundaan pilkada itu.Menurut Ismail, dia tidak kaget dengan tudingan itu,apalagi Bupati Takalar, Ibrahim Rewa masih menjabat Dewan Pembina Partai

Golkar Takalar. Selain itu, Natsir Ibrahim adalah putra Ibrahim Rewa yang akan maju di pilkada. Dia menambahkan, semua kandidat akan mengalami kerugian yang sama jika pilkada tertunda, terutama dalam hal biaya karena waktu sosialisasi bertambah dua bulan. Ï abd salam malik

Harian Seputar Indonesia, Sumber Referensi Terpercaya

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak Powered by Joomla! Generated: 25 February, 2012, 10:09

Di Makassar, SBY Disamakan dengan Kotoran

Di Makassar, SBY Disamakan dengan Kotoran - Tribun Timur

Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi

Makassar, Tribun-timur.com -- Entah ini kerjaan siapa. Menghina kepala negara melalui tulisan dan tulisan itu ditemukan di Makassar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disamakan dengan kotoran dalam tulisan berwarna merah dari cat semprot ini. Bunyi tulisan itu "SBY TAI".

Tulisan tersebut ditemukan Tribun di bundaran persimpangan Jl Boulevard-Jl Andi Pangerang Petta Rani, Makassar. Dan Jl Raya Pendidikan depan kampus Universitas Negeri Makassar, Makassar, Selasa (14/2/2012).

Penghinaan kepada kepala pemerintahan merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana.(tribun-timur.com/edi)

Penulis : Edi Sumardi

Editor : Ina Maharani

Pemilukada Takalar Terancam Mulur

Fajar Online - Pemilukada Takalar Terancam Mulur

Selasa, 14 Februari 2012 | 00:12:26 WITA | 14 HITS
Pemilukada Takalar Terancam Mulur
Penyerahan DP4 Tertunda
TAKALAR, FAJAR -- Rentetan alasan yang berpeluang menyebabkan pelaksanaan pemilukada Takalar tertunda dan mulur, terus bermunculan.

YANG terbaru adalah penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 yang tertunda. Seperti telah dijadwalkan, sedianya diserahkan ke KPU Takalar 14 Februari hari ini.

Kepala Bidang Administrasi dan Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Takalar, Mattewakkang berasalan, DP4 belum siap karena sejumlah desa mengalami pemekaran.

"Kita harus mengumpulkan data lengkap penduduk di desa-desa tersebut," kata Mattewakkang, Senin, 13 Februari.

Penduduk di desa tersebut, lanjut Mattewakkang, harus dipilah lebih seksama sebelum disatukan menjadi DP4 untuk diserahkan ke KPU Takalar.

Jadwal penyerahan DP4 ke KPU sempat diutarakan Bupati Takalar Ibrahim Rewa digelar dihadapan para kepala desa dan camat. "Para kepala desa yang berkaitan dengan wilayah pemekaran, kita panggil untuk melengkapi data penduduknya. Kita akan lakukan proses pemutakhiran data secepatnya, dan kita juga berharap data DP4 bisa lebih akurat," papar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Takalar, Andi Rijal. Dengan demikian, tampaknya KPU harus menunggu beberapa waktu lagi untuk menerima DP4.

"Harapan kita penyerahan DP4 bisa lebih cepat. Sebab semua tahapan saling terkait. Jadi kalau ada yang molor, tentu akan berpengaruh terhadap jalannya setiap tahapan," jelas Anggota KPU Takalar, Jusalim Sammak.

Selain itu, penyerahan DP4 juga ikut mempengaruhi proses penentuan DPT yang akan ditetapkan untuk menentukan syarat dukungan minimal bagi calon bupati yang melalui jalur independen.

"DP4 tersebut akan berproses menjadi DPT. Dari DPT itulah kita dapat menentukan berapa besar jumlah penduduk yang dapat menjadi dukungan pemilih untuk calon independen," sebut dia.

Terpisah, kandidat calon bupati Takalar, Syamsari Kitta masih mencari figur wakil yang bisa memperkuat posisinya. Figur bidikan yang memiliki kekuatan di wilayah Timur Takalar.

Keinginan kader Partai Keadilan Sejahtera itu beralasan mengingat basis anggota DPRD Sulsel yang juga pernah menjadi calon wakil bupati pada Pemilukada Takalar lalu, di Kecamatan Sanrobone, Galesong Utara, Galesong Selatan, Mappakasunggu, sudah cukup kuat.

Untuk memperkuat pengaruh dan bisa memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati Takalar, calon wakil yang akan mendampinginya minimal memiliki pengaruh dan berpotensi menang di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan, Pattalassang, dan Mangarabombang.

Syamsari mengaku tengah membidik beberapa nama yang berpeluang mendampinginya. Di antaranya, Ketua DPD PAN Takalar, Sirajuddin Sese, Ketua DPC Gerindra Takalar, Indar Jaya.

Beberapa birokrat juga masuk dalam daftar inventarisasi di antaranya mantan kepala Dinas Perdagangan Takalar, Hamzah Barlian atau Kepala BPS Makassar, Haris Kulle.

Sirajuddin Sese salah satu figur yang memiliki peluang cukup besar mendampingi Syamsari. PKS yang akan mengusungnya hanya memiliki tiga kursi dan membutuhkan dua kursi untuk memenuhi syarat pendaftaran di KPU.

Di sisi lain, PAN yang memiliki dua kursi di DPRD Takalar mengarahkan kadernya menjadi calon wakil bupati saja di Pemilukada Takalar.

Syamsari menargetkan memperoleh dukungan sekitar delapan kursi dan minimal enam kursi. Rencananya, deklarasi paket pada Februari atau paling lambat Maret mendatang. (yuk-arif)

20 Siaran Radio Ilegal

Data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel menyebutkan, kurang lebih 20 siaran radio tidak mengantongi izin. Untuk itu, KPID Sulsel akan mengklarifikasi ulang data siaran radio yang belum berizin, termasuk pula yang berizin namun tidak diperpanjang.

Ketua KPID Sulsel, Rusdin Tompo SH mengatakan, siaran radio yang tidak resmi dan masa izinnya habis, agar daftar dan diperpanjang secepatnya. Pasalnya, itu sangat mengganggu siaran yang lain.
Sesuai pasal 34 ayat 6 tentang siaran radio yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan masa izin habis selama lima tahun, akan di cabut penyiarannya.

Menurutnya, dua dampak siaran radio tidak memiliki izin, ilegal penggunaan frekuensi dan ilegal penggunaan APBD.

Menag Imbau TV Swasta Kurangi Porsi Hiburan Lawak

Jakarta - Kementerian Agama Kemenag mengimbau tayangan pengelola stasiun televisi nasional dapat mengurangi porsi hiburan lawak terutama menjelang sahur.

Menag, Surya Dharma Ali, Senin malam, 8 Agustus 2011, usai peluncuran hasil survei tingkat kepuasan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2010 di Gedung BPS Jakarta, mengatakan, tv swasta sebaiknya dapat menayangkan siaran yang lebih bersifat edukatif dan religus dengan porsi yang lebih besar saat bulan Ramadhan ini.

Adobe Audition 3.0 is a powerful tracking and mixing application. Mix faster with new automatic crossfades, clip fade handles, and automation-editing improvements. Take full advantage of the latest hardware with multicore processor support and an optimized mixing engine.

VST plug-in manager Quickly enable or disable specific VST plug-ins, optimizing performance.

Auto crossfades and clip fade handles Simply overlap clips to crossfade them, and adjust fade curves with on-clip handles.

Improved multitrack editing Efficiently edit sessions with these key enhancements:

Collectively trim and fade grouped clips.

Ripple-delete ranges of clips, instantly removing time gaps.

Adjust selected ranges of automation points.

Duplicate the contents of entire tracks, including clips, effects, and automation.

Simultaneously view all input and output levels to comprehensively monitor a mix.

XML session support Save sessions to XML format and other shared standards for multitrack applications.

Mix down directly to Edit View Quickly output a session directly to Edit View, without first exporting a file.

Video previews for surround mixes Watch a preview in the Video panel while adjusting mixes in the Surround Encoder.

Create and arrange

Adobe Audition 3.0 offers powerful and extensive looping capabilities, as well as support for VST instruments, making it easy to create and arrange great-sounding music. Improved processing, including the high-quality Radius time-stretching engine from iZotope and numerous new effects, gives you infinite creative options.

MIDI tracks and piano-roll editor Import, record, and edit MIDI, and output it through VST instruments or hardware synthesizers.

New effects Explore creative sonic possibilities with Convolution Reverb, Analog Delay, Guitar Suite, and other new effects.

Radius time-stretching from iZotope Access industry-standard algorithms in the updated Stretch effect, as well as the File Info and Audio Clip Looping dialog boxes.

Bitmap audio images Export spectral graphs for detailed editing in an image-editor like Adobe Photoshop®. Or, import visually-oriented graphics as source material for experimental sound designs.

Improved CD ripping Automatically import track information from your favorite CD database.

Enhanced file sorting Sort files by track number, or by the date they were opened or created.

Customizable workspaces Tint panels and dialog boxes to suit your working style. Add favorite commands to the shortcut bar.

KPI Imbau Program Kuis dan Undian Berhadiah

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada 8 Juli 2011 memberikan surat imbauan untuk seluruh stasiun TV. Imbauan ini diberikan terkait acara kuis atau undian berhadiah melalui fasilitas telepon atau SMS (short message service).

Sebelumnya, KPI juga telah berkoordinasi dengan Kementrian Sosial, Kepolisian RI, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam membahas program berbau judi ini.

Selain menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, imbauan ini juga diberikan karena adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan program tersebut berizin atau tidak dan apakah mengandung perjudian atau penipuan. Oleh karena itu, sebelum KPI melakukan tindakan penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) atas tayangan tersebut, KPI mengimbau setiap lembaga penyiaran yang menyiarkan acara kuis atau undian berhadiah agar melakukan evaluasi internal untuk memastikan agar program siaran tersebut telah mengikuti peraturan yang berlaku. Surat yang dikirim ke seluruh stasiun TV ini ditandatangani oleh Dadang Rahmat Hidayat, Ketua KPI Pusat. (Red/ST)

KPI dan Lembaga Terkait Evaluasi Kuis dan Undian Berhadiah

KPI bersama Kementerian Sosial, Kepolisian, BRTI, YLKI, dan MUI Mengevaluasi Acara Kuis dan Undian Berhadiah di Lembaga Penyiaran

SIARAN PERS

NO. 11/KPI/SP/07/2011

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kepolisian RI, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk menganalisis dan mengevaluasi program acara kuis atau undian berhadiah melalui fasilitas telepon atau SMS (short message service) di lembaga penyiaran.

Dalam pemantauan KPI, acara kuis atau undian berhadiah terutama di televisi bertambah banyak dengan durasi yang cukup panjang. KPI menerima sejumlah pengaduan publik serta melakukan kajian terkait program acara tersebut. Koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kepolisian RI, BRTI, YLKI, dan MUI dilakukan oleh KPI karena adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan siaran kuis atau undiah berhadiah melalui fasilitas telepon atau SMS, apakah acara tersebut berizin atau tidak dan apakah acara tersebut mengandung perjudian atau penipuan.

Kementerian Sosial beberapa waktu lalu juga telah mengirimkan surat kepada KPI, yang menyatakan bahwa Kementerian Sosial sedang mengevaluasi acara-acara kuis dan undian berhadiah melalui fasilitas telepon atau SMS terkait dengan pengaduan masyarakat. Dalam suratnya kepada KPI, Kementerian Sosial menyatakan bahwa beberapa acara kuis/undian tersebut di TV tidak berizin dan beberapa acara yang berizin pun diduga melakukan penyimpangan terhadap perizinan yang ada.

Larangan tentang isi siaran tidak boleh mengandung perjudian secara tegas dinyatakan dalam UU no. 32/2002 (UU Penyiaran) Pasal 36 ayat (5) huruf b. Pelanggaran terhadap pasal ini adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah untuk penyiaran radio dan sepuluh milyar rupiah untuk penyiaran televisi (UU Penyiaran Pasal 57).

Begitu juga berdasarkan peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dinyatakan bahwa: (1) Program siaran kuis dan undian berhadiah terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang; (2) Program siaran kuis dan undian berhadiah dilarang menjadi perjudian dan penipuan yang merugikan masyarakat; dan (3) Dalam program siaran yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau SMS wajib memberitahukan secara eksplisit tarif pulsa yang dikenakan untuk keikutsertaan dalam kuis atau undian berhadiah.

Selama proses analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh KPI bersama Kementerian Sosial, Kepolisian RI, BRTI, YLKI, dan MUI, KPI mengimbau setiap lembaga penyiaran yang menyiarkan acara kuis atau undiah berhadiah agar melakukan evaluasi internal untuk memastikan agar program siarannya tersebut telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Juli 2011

Komisi Penyiaran Indonesia

Tindak Radio Langgar UU Penyiaran

Puluhan orang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanah Air Kota Medan (Gempita) meminta jajaran kepolisian melakukan tindakan hukum bagi radio yang melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Demikian salah satu pernyataan sikap Gempita yang dibacakan koordinator aksi Juanda ketika melakukan unjukrasa di depan Polresta Medan, Senin (4/7) siang. Unjukrasa tersebut dilakukan sehubungan adanya benturan kepentingan atas beberapa pelaku industri radio swasta di Kota Medan, yang beberapa bulan terakhir mengindikasikan adanya legitimasi penyiaran radio yang ilegal. Aksi tersebut mendapat pengawalan beberapa petugas kepolisian.

Dengan menggunakan pengeras suara, koordinator aksi membacakan pernyataan sikap yakni tegakkan UU No.23 tahun 2002 tentang penyiaran, mendukung sinergisitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, Balai Monitor (Balmon) spektrum frekuensi radio kelas II Medan dan Polri untuk menindak tegas pengusaha radio yang tidak memiiki izin.

Kapolresta Medan diminta segera memproses pengaduan KPID Sumut atas radio yang tidak memiliki izin hingga ke pengadilan. Polresta Medan diminta tidak mengembalikan benda sitaan berupa alat pemancar yang sudah ada di Polresta Medan dan tetap menyita kembali alat pemancar radio swasta yang kembali siaran secara ilegal.

Meminta kepada Waka Sat Reskrim agar melakukan klarifikasi tentang isu yang menyebutkan akan mengembalikan barang sitaan alat penyiaran salah satu radio swasta di Medan. Hal itu membuat masyarakat bingung karena harus dikembalikan tanpa adanya suatu proses hukum.

Selain pihak kepolisian, Gempita juga mendesak Ketua DPRDSU cq Komisi A DPRDSU agar melakukan pengawasan atas kinerja KPID Sumut, Balmon Medan, Poldasu beserta jajarannya atas pelaksanaan UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran di Sumut.

Usai pembacakan pernyataan sikap tersebut, Bidang Humas Polresta Medan AKP Edward meminta perwakilan pengunjukrasa untuk bertemu dengan pimpinan Polresta Medan. Koordinator aksi Juanda kemudian menyatakan, kalau semua yang melakukan aksi ini tidak bisa masuk, lebih baik kami tidak masuk.

Setelah dilakukan pembicaraan antara AKP Edward dengan Juanda, akhirnya dilakukan kesepakatan, agar pernyataan sikap mereka disampaikan kepada pimpinan Polresta Medan. Mendengar permintaan tersebut, Edward bersedia menyampaikan aspirasi pendemo. Setelah itu massa Gempita menuju ke gedung DPRDSU untuk melakukan aksi yang sama, (m39)

Articles | Medan

Written by Syafri Harahap on Tuesday, 05 July 2011 05:20

Konvergensi Jadi Syarat Bertahannya Teknologi Radio FM

Teknologi broadcast radio FM dipastikan masih bertahan meskipun terus didesak dengan teknologi media lain. Ini karena sejarah panjang teknologi radio FM ditambah pengguna radio FM receiver yang jumlahnya tidak makin berkurang.

Ini diungkapkan Ashley Bicknell Broadcast Project and Syste, Sales Manager Broadcast Towers and Defense Radio Frequency System, sebuah perusahaan penyedia solusi broadcasting asal Jerman.

Membuat Folder Rahasia di Windows 7

Punya suatu rahasia yang gak boleh semua orang tahu ?, pengen buat folder rahasia ?, “pengen-pengen”. Cara yang paling gampang untuk menyembunyikan folder rahasia adalah dengan menggunakan software 3rd party seperti folder lock dsb, namun biar terlihat lebih keren dan IT banget kita akan membuat sebuah script bat yang berfungsi untuk menyembunyikan folder rahasia.