Media Informasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng para penulis blog dan awak media untuk mengkampanyekan masalah pengendalian perubahan iklim. Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan acara yang menggandeng para warga dunia maya dan awak media itu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pengendalian perubahan iklim. Menurutnya, masalah ini tak hanya milik pemerintah. "Bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita bersama, seluruh umat manusia bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu kesadaran publik sangat dibutuhkan," ujar Siti saat membuka acara  diskusi yang dibarengi dengan buka puasa bersama itu, Senin (13/6). Selain para penulis blog dan awak media, kementerian itu juga turut mengundang pegiat lingkungan. Siti mengharapkan akan adanya sinergi antara pemerintah, pegiat lingkungan, dan media untuk aksi nyata penyelamatan lingkungan. Dia menegaskan salah satu bentuk sosialisasi adalah mengubah cara pandang masyarakat dalam melak...

VIDEO EKSEKUSI MATI KORUPTOR Korupsi, korupsi, dan korupsi, tema ini yang seolah akan terus mengantri untuk memenuhi berbagai pemberitaan media di setiap hari. Ribuan kasus korupsi sedang ditangani oleh pihak KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Setiap kasus yang terungkap tentunya akan selalu berakhir dalam vonis hakim. Keputusan final dari seorang hakim yang memberikan Vonis hukuman kepada koruptor sangat menentukan jera tidaknya para koruptor dan calon koruptor yang sedang mengantri ingin korupsi. Jika vonis hukuman untuk koruptor masih ringan maka bisa dipastikan sangat TIDAK MUNGKIN para koruptor bertaubat dan jera. Kalaupun ada kemungkinan bertaubat sangatlah kecil. Hal tersebut bisa dilihat dari seluruh koruptor di Indonesia, dari mulai tertangkap KPK, pemeriksaan, hingga persidangan dan vonis hampir semua koruptor tidak ada yang berani tegas mengatakan dirinya bersalah dan meminta maaf serta bertaubat atas perilaku korupsinya. Yang kita lihat justru sebaliknya, me...

JUMAT, 16-03-2012 500 Warga Rongrong Ibrahim Rewa dan Kroninya Lemparkan Sejumlah Isu Dugaan Korupsi TAKALAR,UPEKS--Sekitar 500 warga Takalar, merongrong Bupati Takalar, Ibrahim Rewa dan kroni-kroninya. Mereka tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Takalar Peduli Keadilan (SMTPK). Aksi nyaris berlangsung ricuh. Beberapa orator aksi, melempar beberapa isu kasus korupsi di Takalar, yang diduga menyeret Bupati Takalar, H Ibrahim Rewa dan kroninya. Yang mengemuka adalah desakan penuntasan kasus pengadaan kapal di Dinas Perhubungan 2009, kasus Pengadaan Para-para di Dinas Transmigrasi 2009 dan anggaran Alkes di RSUD 2009 sebesar Rp2,7 miliar. "Budaya korupsi di Takalar yang dipimpin bupati dan kroninya, mulai mewabah. Bayangkan, data kekayaan bupati diduga mencapai Rp100 miliar. Kami tantang apakah keluarga bupati berani diaudit secara terbuka oleh pubik," Urai Dg Ngopo, salah seorang orator dalam aksi tersebut. Jalannya aksi demonstasi terbilang panas, beberapa kali...

Kepala Kejari Takalar Dicopot karena Kasus Pemerasan Kepala Kejari Takalar Dicopot karena Kasus Pemerasan Nasional / Kamis, 15 Maret 2012 23:19 WIB Metrotvnews.com, Makassar: Kepala Kejari Takalar Rakhmat Haryanto resmi dicopot dari jabatannya, Kamis (15/3). Dia digantikan Ferrytas.  Rakhmad sebenarnya sudah masuk kotak sejak pertengahan Desember 2011. Dia didepak karena terbukti memeras Romy Hartono, terperiksa kasus korupsi pengadaan dua unit kapal penyeberangan dan bus air di Dinas Perhubungan Takalar, senilai Rp1,5 miliar. Kepala Kejati Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Fietra Sany mengatakan, Rakhmat memang belum menerima uang dari Romy. Tapi perbuatannya jelas menyimpang. Kasus dugaan percobaan pemerasan saksi itu terjadi saat Rakhmat bertemu Romy. Selain keduanya masih ada seorang jaksa lain yang menjabat kepala seksi. Dalam pertemuan ini pelapor merekam pembicaraan mereka menggunakan telepon seluler (HP) miliknya. Rakhmat disebutkan menggunakan ancam...

Mahasiswa Takalar "Serang" Burhanuddin Baharuddin - Tribun Timur Tribun Timur - Senin, 12 Maret 2012 14:40 WITA TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Takalar berunjuk rasa kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Senin (12/3/2012). Kedatangan mereka terkait kasus bansos Sulsel yang diduga turut dinikmati dan dikembalikan seorang Anggota DPRD Sulsel Burhanuddin Baharuddin. Burhanuddin dianggap turut membekingi pihak tertentu untuk mendapatkan dana bansos. Setelah kasus bansos terkuak, sejumlah pejabat mengembalikan dana bansos yang diterima. Burhanuddin melalui lembaganya dianggap salah satu anggota dewan yang mengembalikan Rp 50 juta.   Karena itu, mahasiswa bersangkutan mendesak penyidik memeriksa Burhanuddin Baharuddin yang diduga terlibat kasus bansos Pemprov Sulsel yang ditaksir merugikan negara senilai Rp 8,8 miliar. "Kami meminta agar kejaksaan segera memanggil serta memeriksa Burhanuddin ...

Ramai-ramai Mengembalikan Dana Bansos - Tribun Timur KABAR mengenai banyaknya anggota DPRD Sulawesi Selatan yang mengembalikan dana bantuan sosial ke kas Pemprov Sulsel, mengejutkan publik Sulawesi Selatan. Total anggaran yang dikembalikan, menurut data dari Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel, total dana bansos bermasalah yang telah dikembalikan telah mencapai Rp 7,170 miliar. Sebagian besar dikambalikan oleh anggota dan mantan anggota DPRD Sulsel yang memiliki lembaga penerima bansos. Politisi Golkar Yagkin Padjalagi merupakan yang paling banyak mengembalikan dana tersebut dengan nominal Rp Rp 3,945 miliar. Dana dikembalikan melalui Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulsel Yushar Huduri dan disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulsel Andi Muallim 1-17 Februari lalu. Politisi PDK Adil Patu juga telah mengembalikan dana bansos yang diterima lembaganya sebesar Rp 625 juta. Bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan M Roem, juga dikabarkan telah mendatangi Kantor Gubernur Sulsel den...

Penundaan Pilkada Takalar - Bur Menolak, Kubu Natsir Mendukung Saturday, 25 February 2012 MAKASSAR – Isu penundaan pelaksanaan Pilkada Takalar mengundang reaksi  beragam dari kandidat yang akan bersaing. Bakal calon bupati Takalar  Burhanuddin Baharuddin meminta Komisi Pemlihan Umum (KPU) konsisten  dengan tahapan yang ada. Burhanuddin yang akrab disapa Bur ini mengatakan, tahapan pilkada ditetapkan KPU dengan melibatkan semua unsur  sehingga tidak seharusnya ditunda. “Semakin cepat tahapan pilkada selesai akan semakin bagus bagi rakyat,”kata  Bur,kemarin. Dia meminta KPU secepatnya melakukan konsolidasi dengan pihak terkait, terutama Pemerintah Kabupaten Takalar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat agar ditemukan solusi terbaik dan tidak  ada mekanisme yang dilanggar. KPU Takalar mengancam menunda pilkada lantaran anggaran yang disiapkan pemerintah di Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD) 2012 belum dapat diacairk...

Di Makassar, SBY Disamakan dengan Kotoran - Tribun Timur Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi Makassar, Tribun-timur.com -- Entah ini kerjaan siapa. Menghina kepala negara melalui tulisan dan tulisan itu ditemukan di Makassar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disamakan dengan kotoran dalam tulisan berwarna merah dari cat semprot ini. Bunyi tulisan itu "SBY TAI". Tulisan tersebut ditemukan Tribun di bundaran persimpangan Jl Boulevard-Jl Andi Pangerang Petta Rani, Makassar. Dan Jl Raya Pendidikan depan kampus Universitas Negeri Makassar, Makassar, Selasa (14/2/2012). Penghinaan kepada kepala pemerintahan merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana.( tribun-timur.com/edi ) Penulis : Edi Sumardi Editor : Ina Maharani

Fajar Online - Pemilukada Takalar Terancam Mulur Selasa, 14 Februari 2012 | 00:12:26 WITA | 14 HITS Pemilukada Takalar Terancam Mulur Penyerahan DP4 Tertunda TAKALAR, FAJAR -- Rentetan alasan yang berpeluang menyebabkan pelaksanaan pemilukada Takalar tertunda dan mulur, terus bermunculan. YANG terbaru adalah penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 yang tertunda. Seperti telah dijadwalkan, sedianya diserahkan ke KPU Takalar 14 Februari hari ini. Kepala Bidang Administrasi dan Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Takalar, Mattewakkang berasalan, DP4 belum siap karena sejumlah desa mengalami pemekaran.  "Kita harus mengumpulkan data lengkap penduduk di desa-desa tersebut," kata Mattewakkang, Senin, 13 Februari. Penduduk di desa tersebut, lanjut Mattewakkang, harus dipilah lebih seksama sebelum disatukan menjadi DP4 untuk diserahkan ...

Data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel menyebutkan, kurang lebih 20 siaran radio tidak mengantongi izin. Untuk itu, KPID Sulsel akan mengklarifikasi ulang data siaran radio yang belum berizin, termasuk pula yang berizin namun tidak diperpanjang. Ketua KPID Sulsel, Rusdin Tompo SH mengatakan, siaran radio yang tidak resmi dan masa izinnya habis, agar daftar dan diperpanjang secepatnya. Pasalnya, itu sangat mengganggu siaran yang lain. Sesuai pasal 34 ayat 6 tentang siaran radio yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan masa izin habis selama lima tahun, akan di cabut penyiarannya. Menurutnya, dua dampak siaran radio tidak memiliki izin, ilegal penggunaan frekuensi dan ilegal penggunaan APBD.

Jakarta - Kementerian Agama Kemenag mengimbau tayangan pengelola stasiun televisi nasional dapat mengurangi porsi hiburan lawak terutama menjelang sahur. Menag, Surya Dharma Ali, Senin malam, 8 Agustus 2011, usai peluncuran hasil survei tingkat kepuasan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2010 di Gedung BPS Jakarta, mengatakan, tv swasta sebaiknya dapat menayangkan siaran yang lebih bersifat edukatif dan religus dengan porsi yang lebih besar saat bulan Ramadhan ini.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada 8 Juli 2011 memberikan surat imbauan  untuk seluruh stasiun TV. Imbauan ini diberikan terkait acara kuis atau undian berhadiah melalui fasilitas telepon atau SMS (short message service). Sebelumnya, KPI juga telah berkoordinasi dengan Kementrian Sosial, Kepolisian RI, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam membahas program berbau judi ini. Selain menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, imbauan ini juga diberikan karena adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan program tersebut berizin atau tidak dan apakah mengandung perjudian atau penipuan. Oleh karena itu, sebelum KPI melakukan tindakan penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) atas tayangan tersebut, KPI mengimbau setiap lembaga penyiaran yang menyiarkan acara kuis atau undian berhadiah agar melakukan evaluasi internal untuk mema...

TIM SELEKSI PANWASLUKADA BAWASLU RI MEMBUKA PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2011 , Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Tim Seleksi Panwaslukada BAWASLU RI membuka kesempatan bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslukada. Info selengkapnya :  DOWNLOAD PENGUMUMAN PENDAFTARAN   DOWNLOAD DAFTAR RIWAYAT HIDUP (Model D.A.04)