APBD Takalar Bisa Cair Akhir Maret

Fajar Online - APBD Takalar Bisa Cair Akhir Maret

Dok/Fajar
Hoist Bachtiar

MAKASSAR, FAJAR -- Anggota DPRD Sulsel menilai usulan penundaan pemilukada Takalar membuktikan pemkab Takalar tidak punya itikad kuat mendukung keputusan KPU terkait jadwal pemilukada.

PASALNYA, keterlambatan pengesahan APBD 2012 Kabupaten Takalar bukan alasan tepat menunda pelaksanaan pemilukada. Selain bukan masuk kategori force majeure, anggaran sebenarnya sudah bisa digunakan kendati APBD disahkan sekitar Maret.

Sebagai pembanding, APBD Sulsel bisa dicairkan paling lambat sekitar satu bulan setelah DPRD Sulsel ketuk palu pengesahan APBD. Bahkan, anggaran bisa dipanjarkan untuk membiayai kebutuhan mendesak sepanjang dana sudah disetujui. untuk membiayai pemilukada yang sudah terajadwal, bisa dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, Hoist Bachtiar menguraikan, sebelum APBD disahkan, pemerintah dan DPRD membahas rencana kegiatan anggaran atau RKA di komisi-komisi. Setelah APBD disahkan, eksekutif membuat daftar pelaksanaan isian anggaran (DPA) yang menjadi dokumen pencairan anggaran.

"Tidak makan waktu lama untuk pencairan anggaran setelah DPA dibuat. Paling lama sekitar satu bulan setelah APBD ketuk palu, dana sudah bisa dicairkan. Toh, yang membuat DPA eksekutif juga, sehingga bisa dipercepat," tutur Hoist.

Bila APBD disahkan sekitar awal Maret, dan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan DPA paling lama satu bulan, proses pencairan anggaran sudah bisa dilakukan akhir Maret. Nah, anggaran ini bisa digunakan untuk membiayai tahapan pemilukada yang sudah berjalan.

Apalagi, dana APBD yang sementara dalam pembahasan dan pengesahan, bukanlah satu-satunya sumber dana utama. Pemerintah daerah biasanya telah menyiapkan dana cadangan yang sudah dianggarkan pada perubahan APBD.

Hoist mengemukakan, anggaran penyelenggaraan pemilukada termasuk dana hibah pemerintah daerah ke KPUD. Sebenarnya, bila komisi sudah membahas dan menyetujui besaran anggaran yang akan dihibahkan ke KPUD, dananya bisa dipanjarkan untuk membiayai tahapan pemilukada.

"Pembahasan di komisi-komisi biasanya sudah menguraikan kebutuhan anggaran per periode waktu tertentu seperti perbulan, atau pertriwulan. Nah, dana per periode tertentu itulah yang bisa dipanjarkan untuk pembiayaan," kata Hoist.

Merujuk pengalaman pembahasan APBD tahun sebelumnya, Takalar sebenarnya salah satu daerah terbaik dalam tata laksana pemerintahan. Pembahasan dan pengesahan APBD biasanya selalu tepat waktu. Entah mengapa, tahun ini mulur yang kemudian disusul dengan pengusulan penundaan pemilukada Takalar.

Hoist menolak menghubungkan usulan penundaan dengan kepentingan anak bupati Takalar Ibrahim Rewa yang juga akan maju di pemilukada mendatang. (arif)