APBD Takalar Bisa Cair Akhir Maret

Fajar Online - APBD Takalar Bisa Cair Akhir Maret

MAKASSAR, FAJAR -- Anggota DPRD Sulsel menilai usulan penundaan pemilukada Takalar membuktikan pemkab Takalar tidak punya itikad kuat mendukung keputusan KPU terkait jadwal pemilukada.

PASALNYA, keterlambatan pengesahan APBD 2012 Kabupaten Takalar bukan alasan tepat menunda pelaksanaan pemilukada. Selain bukan masuk kategori force majeure, anggaran sebenarnya sudah bisa digunakan kendati APBD disahkan sekitar Maret.

Sebagai pembanding, APBD Sulsel bisa dicairkan paling lambat sekitar satu bulan setelah DPRD Sulsel ketuk palu pengesahan APBD. Bahkan, anggaran bisa dipanjarkan untuk membiayai kebutuhan mendesak sepanjang dana sudah disetujui. untuk membiayai pemilukada yang sudah terajadwal, bisa dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, Hoist Bachtiar menguraikan, sebelum APBD disahkan, pemerintah dan DPRD membahas rencana kegiatan anggaran atau RKA di komisi-komisi. Setelah APBD disahkan, eksekutif membuat daftar pelaksanaan isian anggaran (DPA) yang menjadi dokumen pencairan anggaran.

"Tidak makan waktu lama untuk pencairan anggaran setelah DPA dibuat. Paling lama sekitar satu bulan setelah APBD ketuk palu, dana sudah bisa dicairkan. Toh, yang membuat DPA eksekutif juga, sehingga bisa dipercepat," tutur Hoist.

Bila APBD disahkan sekitar awal Maret, dan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan DPA paling lama satu bulan, proses pencairan anggaran sudah bisa dilakukan akhir Maret. Nah, anggaran ini bisa digunakan untuk membiayai tahapan pemilukada yang sudah berjalan.

Apalagi, dana APBD yang sementara dalam pembahasan dan pengesahan, bukanlah satu-satunya sumber dana utama. Pemerintah daerah biasanya telah menyiapkan dana cadangan yang sudah dianggarkan pada perubahan APBD.

Hoist mengemukakan, anggaran penyelenggaraan pemilukada termasuk dana hibah pemerintah daerah ke KPUD. Sebenarnya, bila komisi sudah membahas dan menyetujui besaran anggaran yang akan dihibahkan ke KPUD, dananya bisa dipanjarkan untuk membiayai tahapan pemilukada.

"Pembahasan di komisi-komisi biasanya sudah menguraikan kebutuhan anggaran per periode waktu tertentu seperti perbulan, atau pertriwulan. Nah, dana per periode tertentu itulah yang bisa dipanjarkan untuk pembiayaan," kata Hoist.

Merujuk pengalaman pembahasan APBD tahun sebelumnya, Takalar sebenarnya salah satu daerah terbaik dalam tata laksana pemerintahan. Pembahasan dan pengesahan APBD biasanya selalu tepat waktu. Entah mengapa, tahun ini mulur yang kemudian disusul dengan pengusulan penundaan pemilukada Takalar.

Hoist menolak menghubungkan usulan penundaan dengan kepentingan anak bupati Takalar Ibrahim Rewa yang juga akan maju di pemilukada mendatang. (arif)

KPU Takalar Konsultasi Pergeseran Tahapan Pilakda - Tribun Timur

KPU Takalar Konsultasi Pergeseran Tahapan Pilakda - Tribun Timur

Makassar, Tribun-timur.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar akan melakukan konsultasi di kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (28/2/2012). Konsultasi terkait pergeseran tahapan pilkada Takalar.

Penyebab utama pergeseran tahapan pilkda Takalar adalah keinginan bupati setempat, Ibrahim Rewa yang meminta agar pilkada diundur dari jadwa hasil putusan pleno KPU Takalar pada 12 Juli 2012 diundur hingga September 2012.

Penulis : Syaekhuddin
Editor : Ina Maharani

300 Pelajar Dapat Kacamata Gratis

Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat memberikan kontribusinya terhadap dunia pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 3.000 kacamata gratis dibagikan kepada pelajar di Sulsel. Pembagiannya akan disebar di 10 kabupaten. Pelajar di Takalar merupakan yang keempat akan mendapat bantuan kacamata gratis tersebut.

Sebelum pembagian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mata dan pengukuran kacamata. Kegiatan ini dilaksanakan PMI Takalar, Kamis (23/2). Ratusan pelajar SD,SMP dan SMA sederajat tampak memadati sekretariat PMI Takalar yang menjadi tempar pemeriksa.

''Untuk Takalar, sebanyak 300 pelajar akan dibantu kacamata minus,'' kata Muhammad Suporiadi, staf Humas PMI Sulsel.

Sekkab Takalar, HAM Jen Syarif Rifai selaku Ketua PMI Takalar mengatakan, penyelenggaraan pengukuran kacamatan yang diprakarsai oleh PMI merupakan kesempatan terbaik bagi semua pihak untuk mengekspresikan kepekaan dan kepedulian sosial dalam rangka membantu sesama melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

Pengukuran dan pemberian kacamata merupakan program PMI Pusat. Untuk Kabupaten Takalar sendiri ini sudah memasuki hari ketiga.

“Bantuan kacamata ini diharapkan bisa dimanfaatkan para pelajar kurang mampu yang memiliki masalah dengan indera penglihatannya, sehingga tidak lagi terkendala pada saat berlangsungnya proses belajar di sekolah,” katanya.

Sebelum bantuan kacamata diserahkan, terlebih dahulu dilakukan pemerikasaan mata para pelajar. Jika hasilnya menemukan siswa yang bermasalah dengan penglihatan, dilakukan tindakan pengobatan dan pemberian kacamata apabila diperlukan

Sumber : BKM

Ramai-ramai Mengembalikan Dana Bansos

Ramai-ramai Mengembalikan Dana Bansos - Tribun Timur

KABAR mengenai banyaknya anggota DPRD Sulawesi Selatan yang mengembalikan dana bantuan sosial ke kas Pemprov Sulsel, mengejutkan publik Sulawesi Selatan.

Total anggaran yang dikembalikan, menurut data dari Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel, total dana bansos bermasalah yang telah dikembalikan telah mencapai Rp 7,170 miliar. Sebagian besar dikambalikan oleh anggota dan mantan anggota DPRD Sulsel yang memiliki lembaga penerima bansos.

Politisi Golkar Yagkin Padjalagi merupakan yang paling banyak mengembalikan dana tersebut dengan nominal Rp Rp 3,945 miliar. Dana dikembalikan melalui Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulsel Yushar Huduri dan disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulsel Andi Muallim 1-17 Februari lalu.

Politisi PDK Adil Patu juga telah mengembalikan dana bansos yang diterima lembaganya sebesar Rp 625 juta. Bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan M Roem, juga dikabarkan telah mendatangi Kantor Gubernur Sulsel dengan membawa duit bansos Rp 50 juta.

Terlepas dari keinginan baik mereka mengembalikan dana bansos tersebut, hal ini tentu patut menjadi perhatian kita bersama.

Kasus ini mencuat karena penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mencium adanya gelagat mencurigakan dari penerima dana bansos ini. Para penerima dana bansos dicurigai fiktif alias hanya nama.

Yang menjadi pertanyaan besar bagi publik saat ini adalah, jika para politisi ini mengembalikan dana tersebut, apakah berarti lembaga penerima dana bansos mereka adalah termasuk yang fiktif?

Hal ini tentu akan terjawab setelah penyidik menyelesaikan verifikasi dokumen lembaga penerima dana bansos yang disita dari Kantor Gubernur Sulsel, Rabu lalu.

Jika saja kasus ini tidak segera mencuat di publik, kita tentu tidak akan tahu bahwa uang rakyat Sulsel yang tersimpan di Pemprov Sulsel, tersedot habis hanya untuk kepentingan para politisi yang berjiwa tengik. (*)

Penulis : Muh. Irham
Editor : Muh. Irham

Penundaan Pilkada Takalar - Bur Menolak, Kubu Natsir Mendukung

Penundaan Pilkada Takalar - Bur Menolak, Kubu Natsir Mendukung
Saturday, 25 February 2012

MAKASSAR – Isu penundaan pelaksanaan Pilkada Takalar mengundang reaksi beragam dari kandidat yang akan bersaing. Bakal calon bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin meminta Komisi Pemlihan Umum (KPU) konsisten dengan tahapan yang ada.

Burhanuddin yang akrab disapa Bur ini mengatakan, tahapan pilkada ditetapkan KPU dengan melibatkan semua unsur sehingga tidak seharusnya ditunda. “Semakin cepat tahapan pilkada selesai akan semakin bagus bagi rakyat,”kata Bur,kemarin. Dia meminta KPU secepatnya melakukan konsolidasi dengan pihak terkait, terutama Pemerintah
Kabupaten Takalar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat agar ditemukan solusi terbaik dan tidak ada mekanisme yang dilanggar.
KPU Takalar mengancam menunda pilkada lantaran anggaran yang disiapkan pemerintah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 belum dapat diacairkan. Sejauh ini DPRD Takalar belum mengesahkan APBD. Ketua KPU Takalar Faisal Amir mengatakan, jika APBD tidak disahkan hingga 29 Februari, dipastikan pilkada akan ditunda. Bakal
calon bupati Takalar Natsir Ibrahim melalui juru bicaranya Ismail Tato mengatakan, pihaknya memahami jika KPU Takalar menunda pilkada.
“ Biar KPU siap, kalau Pemkab tidak siap, KPU tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang harus kita pahami,”ujar dia. Dia juga membantah keras tudingan bahwa Natsir memainkan peran besar di balik rencana penundaan pilkada itu.Menurut Ismail, dia tidak kaget dengan tudingan itu,apalagi Bupati Takalar, Ibrahim Rewa masih menjabat Dewan Pembina Partai
Golkar Takalar. Selain itu, Natsir Ibrahim adalah putra Ibrahim Rewa yang akan maju di pilkada. Dia menambahkan, semua kandidat akan mengalami kerugian yang sama jika pilkada tertunda, terutama dalam hal biaya karena waktu sosialisasi bertambah dua bulan. Ï abd salam malik


Harian Seputar Indonesia, Sumber Referensi Terpercaya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak Powered by Joomla! Generated: 25 February, 2012, 10:09

Di Makassar, SBY Disamakan dengan Kotoran

Di Makassar, SBY Disamakan dengan Kotoran - Tribun Timur
Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi

Makassar, Tribun-timur.com -- Entah ini kerjaan siapa. Menghina kepala negara melalui tulisan dan tulisan itu ditemukan di Makassar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disamakan dengan kotoran dalam tulisan berwarna merah dari cat semprot ini. Bunyi tulisan itu "SBY TAI".

Tulisan tersebut ditemukan Tribun di bundaran persimpangan Jl Boulevard-Jl Andi Pangerang Petta Rani, Makassar. Dan Jl Raya Pendidikan depan kampus Universitas Negeri Makassar, Makassar, Selasa (14/2/2012).

Penghinaan kepada kepala pemerintahan merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana.(tribun-timur.com/edi)

Penulis : Edi Sumardi
Editor : Ina Maharani

Pemilukada Takalar Terancam Mulur

Fajar Online - Pemilukada Takalar Terancam Mulur

Selasa, 14 Februari 2012 | 00:12:26 WITA | 14 HITS
Pemilukada Takalar Terancam Mulur
Penyerahan DP4 Tertunda
TAKALAR, FAJAR -- Rentetan alasan yang berpeluang menyebabkan pelaksanaan pemilukada Takalar tertunda dan mulur, terus bermunculan.

YANG terbaru adalah penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 yang tertunda. Seperti telah dijadwalkan, sedianya diserahkan ke KPU Takalar 14 Februari hari ini.

Kepala Bidang Administrasi dan Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Takalar, Mattewakkang berasalan, DP4 belum siap karena sejumlah desa mengalami pemekaran.

 "Kita harus mengumpulkan data lengkap penduduk di desa-desa tersebut," kata Mattewakkang, Senin, 13 Februari.

Penduduk di desa tersebut, lanjut Mattewakkang, harus dipilah lebih seksama sebelum disatukan menjadi DP4 untuk diserahkan ke KPU Takalar.

Jadwal penyerahan DP4 ke KPU sempat diutarakan Bupati Takalar Ibrahim Rewa digelar dihadapan para kepala desa dan camat. "Para kepala desa yang berkaitan dengan wilayah pemekaran, kita panggil untuk melengkapi data penduduknya. Kita akan lakukan proses pemutakhiran data secepatnya, dan kita juga berharap data DP4 bisa lebih akurat," papar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Takalar, Andi Rijal. Dengan demikian, tampaknya KPU harus menunggu beberapa waktu lagi untuk menerima DP4.

"Harapan kita penyerahan DP4 bisa lebih cepat. Sebab semua tahapan saling terkait. Jadi kalau ada yang molor, tentu akan berpengaruh terhadap jalannya setiap tahapan," jelas Anggota KPU Takalar, Jusalim Sammak.

Selain itu, penyerahan DP4 juga ikut mempengaruhi proses penentuan DPT yang akan ditetapkan untuk menentukan syarat dukungan minimal bagi calon bupati yang melalui jalur independen.

"DP4 tersebut akan berproses menjadi DPT. Dari DPT itulah kita dapat menentukan berapa besar jumlah penduduk yang dapat menjadi dukungan pemilih untuk calon independen," sebut dia.

Terpisah, kandidat calon bupati Takalar, Syamsari Kitta masih mencari figur wakil yang bisa memperkuat posisinya. Figur bidikan yang memiliki kekuatan di wilayah Timur Takalar.

Keinginan kader Partai Keadilan Sejahtera itu beralasan mengingat basis anggota DPRD Sulsel yang juga pernah menjadi calon wakil bupati pada Pemilukada Takalar lalu, di Kecamatan Sanrobone, Galesong Utara, Galesong Selatan, Mappakasunggu, sudah cukup kuat.

Untuk memperkuat pengaruh dan bisa memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati Takalar, calon wakil yang akan mendampinginya minimal memiliki pengaruh dan berpotensi menang di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan, Pattalassang, dan Mangarabombang.

Syamsari mengaku tengah membidik beberapa nama yang berpeluang mendampinginya. Di antaranya, Ketua DPD PAN Takalar, Sirajuddin Sese, Ketua DPC Gerindra Takalar, Indar Jaya.

Beberapa birokrat juga masuk dalam daftar inventarisasi di antaranya mantan kepala Dinas Perdagangan Takalar, Hamzah Barlian atau Kepala BPS Makassar, Haris Kulle.

Sirajuddin Sese salah satu figur yang memiliki peluang cukup besar mendampingi Syamsari. PKS yang akan mengusungnya hanya memiliki tiga kursi dan membutuhkan dua kursi untuk memenuhi syarat pendaftaran di KPU.

Di sisi lain, PAN yang memiliki dua kursi di DPRD Takalar mengarahkan kadernya menjadi calon wakil bupati saja di Pemilukada Takalar.

Syamsari menargetkan memperoleh dukungan sekitar delapan kursi dan minimal enam kursi. Rencananya, deklarasi paket pada Februari atau paling lambat Maret mendatang. (yuk-arif)